Beberapa hari lalu sekilas saya lihat di MetroTV, ada sekitar 25 ribu peserta yang mengikuti seleksi pendaftaran CPNS Departemen Kesehatan. Wuih… banyak sekali ya. Padahal berapa sih yang dibutuhkan?

Mungkin di departemen lain jumlah pesertanya lebih banyak lagi. Total peserta seleksi seluruh Indonesia (termasuk CPNS daerah) bisa jadi mencapai jutaan. Itu berarti PNS masih menjadi profesi yang favorit, benar nggak ya?

Saking favoritnya, banyak orang menempuh segala cara agar bisa diangkat sebagai PNS. Hal ini pula yang menjadi “peluang bisnis” bagi sebagian oknum untuk meraup untung, diantaranya menjadi calo PNS. Emang ada ya?

Saya sendiri tidak tahu. Kabarnya sih begitu, entah benar atau tidak. Saya pernah dengar cerita dari kakak saya yang mengikuti Jambore PLKB di Jakarta. Waktu itu dia ketemu dengan peserta lain dari seluruh Indonesia, termasuk yang kerja di pusat.

Iseng-iseng kakak saya itu tanya ke temannya. Pertanyaannya begini:

“Mbak, apa benar kalau seleksi CPNS di pusat itu selalu bersih (dari KKN)?”

Temannya itu menjawab,

“Kita sih maunya apa adanya mbak. Tapi atasan-atasan kita yang nggak mau.”

Apa kesimpulan Anda? Ya, begitulah. Entah benar atau tidak, ternyata di pusat pun, yang katanya relatif bersih dari KKN tidak bisa lepas dari kasus seperti itu. Mungkin yang benar-benar murni dari tes hanya beberapa persen saja.

Memang susah kok memberantas praktek-praktek seperti itu. Di daerah pun demikian. Dari desas-desus yang saya dengar (di daerah saya), kalau mau diterima jadi PNS, untuk tingkat S-1 harus siap-siap dana 100 juta. Begitu SK turun segera dilunasi.

Wah kalau begitu kok jadi terbalik-balik ya?

Seharusnya kita kerja kan untuk cari duit. Lha ini malah sebaliknya. Duit cari kerja…..

Buat teman-teman yang lagi sibuk daftar CPNS, mari kita membuka usaha saja. Nggak jadi PNS tidak apa-apa. Masih banyak kok profesi lain yang menjanjikan penghasilan lebih besar.

Gimana pendapat Anda?

Kalau dihitung-hitung, kenaikannya memang tidak terlalu signifikan, “hanya” Rp. 500. Tapi bagi rakyat kecil jumlah itu terhitung besar karena ada faktor pengalinya. Belum lagi biasanya di tingkat konsumen para agen juga akan menaikkan harganya. Sangat sulit mengharapkan harga di tingkat konsumen akan sama dengan harga yang dipatok oleh Pertamina.

Tidak hanya sampai di situ saja “kebijakan” Pertamina itu. Menurut rencana tiap bulan akan ada kenaikan sebesar Rp. 500 hingga mencapai harga Rp. 11.400. Coba Anda hitung berapa harga elpiji nantinya. Sangat mahal, untuk kemasan 12 kg mencapai Rp. 136.800.

Jadi mulai sekarang siap-siap saja kembali ke “alam” yaitu pakai lagi bahan bakar kayu atau arang. Mungkin ini bisa menjadi peluang bisnis yang cukup bagus bagi yang punya naluri bisnis tinggi. Namun bagi masyarakat hal ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan.

Ada kemungkinan kemiskinan di tanah air ini akan semakin merajalela. Masyarakat kecil yang tadinya bisa berwirausaha — entah itu jualan makanan atau minuman — dengan mengandalkan gas elpiji mau nggak mau harus memutar otak agar usahanya tidak gulung tikar.

Mau pakai minyak tanah?  Hem.. jangan harap. Minyak tanah sekarang sudah langka di pasaran. Alternatif lain yang barangkali akan “diserbu” oleh masyarakat adalah kemasan elpiji 3 kg, karena masih disubsidi dan harganya tidak naik. Tetapi mungkin tidak lama lagi elpiji 3 kg tersebut akan sulit didapat.

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah terkesan diam saja? Mana janji-janji pemerintah yang katanya mau memperjuangkan hak-hak rakyat kecil?

Tak heran jika orang berebut untuk mendapatkan jabatan itu. Siapa sih yang tidak tergiur dengan segala kemewahan yang akan didapatkan? Berbagai cara pun ditempuh untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Ada yang mengandalkan popularitas dan ada pula yang berbekal hubungan keluarga. Tak peduli cara yang ditempuh itu terpuji atau tidak, yang terpenting maksud tercapai.

Akankah nantinya negeri tercinta ini dipenuhi dengan anggota dewan yang seperti itu?

Belakangan ini berbagai koran maupun media televisi gencar memberitakan isu-isu yang berkembang seputar Pemilu. Apalagi kalau bukan masalah partai politik dan segala tetek bengeknya. Mulai dari pertikaian internal partai yang nggak rampung-rampung, hingga masalah pencalonan bakal caleg yang kabarnya lagi-lagi mengarah ke Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Pemilu kali ini dimeriahkan juga dengan sejumlah artis yang berlomba-lomba ikut mendaftar jadi caleg. Yah, semoga saja niatnya tulus, ingin memperbaiki kondisi bangsa yang sedang terpuruk ini. Tapi kalau niatnya hanya sekedar aji mumpung — untuk tujuan pribadi semata — patut disayangkan.

Hal lain yang juga patut disesalkan adalah munculnya caleg-caleg dari keluarga pengurus parpol. Sungguh kelewatan kalau seperti ini. Apa jadinya kalau caleg-caleg seperti ini yang menjadi wakil kita di dewan? Apakah mereka ini akan dengan tulus ikhlas memperjuangkan nasib rakyat kecil? Ataukah justru memperjuangkan keluarga dan koleganya?

Kita tidak tahu jawabannya. Tapi sepertinya cukup meragukan. Apalagi kiprahnya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat belum terlihat sama sekali. Bagaimana pendapat Anda?